Table of contents:
- Baca Juga: Ditjen Bina Adwil Hadiri Rapat Untuk Mempercepat Penetapan Batas Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan
- Baca Juga: Peran Penting dan Langkah Intensif Ditjen Bina Adwil dalam Pembangunan Batas Daerah
- Baca Juga: Rapat Optimalisasi Wilayah Perbatasan, Fasilitasi Identifikasi Administrasi Pemerintahan dan Wilayah
Kibar17.com – Dalam rangka meningkatkan percepatan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, Ditjen Bina Adwil melalui keterlibatannya di dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menjalankan sebuah Pilot Project berupa Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ Frontline Service Delivery.
Baca Juga: Ditjen Bina Adwil Hadiri Rapat Untuk Mempercepat Penetapan Batas Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan
Plh. Dirjen Bina Adwil, Amran, pada saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut dapat menyediakan tenaga pelatih yang kompeten serta dapat merumuskan metode dan strategi pelatihan yang menyesuaikan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Tujuan kegiatan ini sangat baik, untuk menyiapkan tenaga pelatih yang handal dan professional sehingga dapat mencetak kader-kader aparatur pemerintahan desa yang mampu mendukung Upaya pemerintah menujukkan hasil pembangunan yang lebih signifikan,” jelas Amran.
Baca Juga: Peran Penting dan Langkah Intensif Ditjen Bina Adwil dalam Pembangunan Batas Daerah
Kegiatan Penguatan Kecamatan tersebut dilaksanakan secara serentak yang dimulai sejak 12-16 Maret di 3 provinsi yaitu Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, yang melibatkan calon pelatih dari perwakilan Bappeda, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Bagian Pemerintahan Setda dan Inspektorat dari daerah yang menjadi target program.
“Posisi kecamatan yang sangat strategis perlu dimanfaatkan sebagai hub untuk memastikan penduduk desa di wilayahnya dapat menerima layanan dasar yang merupakan hak sebagai warga negara. Mempertemukan kebutuhan akan layanan (demand side) dengan penyediaan layanan (supply side) adalah target dari pilot project ini,” tutup Amran.
Pemenuhan penyediaan layanan dasar dapat diakselerasi dengan menyeleraskan program dan kebijakan para stakeholder terkait sehingga melalui pilot project ini nantinya diharapkan menghasilkan sebuah metode yang baru menjawab permasalahan akan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Baca Juga: Rapat Optimalisasi Wilayah Perbatasan, Fasilitasi Identifikasi Administrasi Pemerintahan dan Wilayah
