Aceh 29/01/2026
Sebagai salah satu kabupaten yang mengalami dampak yang luas dan parah, penanganan di Aceh Timur dan Aceh Utara mendapat perhatian yang serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Hal ini sangat wajar mengingat cakupan luasan terdampak dan juga rusaknya berbagai infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, hunian, sekolah sampai sawah dan ladang milik penduduk.
Dalam keterangan persnya, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh, Safrizal ZA menyampaikan bahwa rapat-rapat yang sifatnya koordinasi dan konsolidasi, harus selalu diimbangi dengan kerja-kerja dan inspeksi lapangan.
“Tugas utama Satgas PRR adalah memastikan berbagai rencana aksi benar benar dijalankan di lapangan sehingga manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya dibelakang meja, namun turun langsung sebagaimana hari ini (29/2) kami mendampingi Kepala BNPB selaku Wakasatgasnas” ujar Safrizal.
Inspeksi dan peninjauan ke Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara sendiri menyasar kebeberapa titik, yakni:
1. Inspeksi Pembangunan Huntara di Desa Pante Rambong, Kabupaten Aceh Timur;
2. Inspeksi Rekonstruksi dan pemberian bantuan SDN Blang Senong, Kabupaten Aceh Timur;
3. Inspeksi Jembatan Desa Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
4. Pemberian Bantuan kepada masyarakat Desa Tupok Blang, Kabupaten Aceh Utara;
5. Inspeksi Pembangunan Huntara di Desa Baba Krueng, Kabupaten Aceh Utara;
“Alhamdulillah huntara di Desa Pante Rambong Aceh Timur sudah rampung, secara simbolis Wakasatgasnas sudah menyerahkan kunci kepada masyarakat, bagi yang tidak memilih opsi huntara juga sudah diserahkan dana tunggu hunian (DTH) sementara di Desa Baba Krueng Aceh Utara progresnya sudah mencapai 60-70 %”, sambung Safrizal.
Sementara itu dalam inspeksi jembatan di desa sawang yang hancur tersapu banjir bandang, konstruksi pembangunan bailey sudah dimulai dengan menurunkan alat-alat berat dan bantuan personel dari Brimob Polri. Jembatan ini sendiri menjadi urat nadi aktivitas masyarakat, sekaligus menembus desa seberang yang sempat terisolir.
“Percepatan pembangunan jembatan bailey menjadi kebutuhan mutlak di Desa Sawang agar segera tersambung, supaya akses terbuka termasuk mengatasi kesulitan anak-anak berangkat ke sekolah, paralel dengan akselerasi rencana teknis pembangunan jembatan permanen disebelahnya” imbuh Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
