Pada tanggal 25 Maret 2024, Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, mengadakan sebuah Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan di Hotel Orchardz Industri di Jakarta. Tujuan dari rapat ini adalah untuk mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Konsep kolaborasi dalam pemerintahan, yang sering kali diutarakan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA., M.Si, yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, menjadi dasar utama penyelenggaraan rapat ini. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah.
Edi Cahyono, yang bertindak sebagai Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, menekankan pentingnya mengidentifikasi dan memetakan urusan pemerintahan yang dapat diajukan untuk kerja sama berdasarkan potensi dan karakteristik khusus daerah tersebut. Sebelum rapat ini digelar, data menunjukkan bahwa sekitar 35% dari total 181 daerah telah melakukan kerja sama antardaerah, tetapi hanya sekitar 27% dari daerah tersebut yang telah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat diajukan untuk kerja sama.
Selain itu, Edi juga menyoroti perlunya pemetaan potensi daerah oleh pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil dalam kerja sama antardaerah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan dapat memberikan solusi bagi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membantu menyelesaikan berbagai masalah isu-isu strategis yang dihadapi oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Rapat ini tidak hanya sebagai wadah formal untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai forum untuk pertukaran gagasan dan pengalaman antara pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kolaborasi mereka. Tujuan akhir dari rapat ini adalah untuk membentuk dasar yang kuat bagi kerja sama yang berkelanjutan dan produktif antara berbagai entitas pemerintahan di tingkat lokal.
Harapannya, melalui langkah-langkah konkret yang diambil dalam rapat ini, akan terbentuk kerja sama yang lebih efektif dan efisien antara pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas layanan publik.
